MEDIA LOKAL RAMAH & AKURAT

Selasa, 27 Mei 2014

Filterisasi Local Wisdom dari Pengaruh Negatif Zaman

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu sedang Berbincang dengan Tokoh Adat Bayan 
GANGGA (SAMBIWARGA)---- Pelestarian adat-istiadat, budaya, situs dan cagar budaya yang ada merupakan hal sangat penting dilakukan, pasalnya pemeliharaan benda dan situs budaya menjadi tanggung jawab masyarakat bersama pemerintah daerah agar generasi mendatang mampu memahami dan mewarisi nilai-nilai budaya nenek moyangnya sebagai penangkal pengaruh negatif kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini. Penegasan itu disampaikan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH saat membuka Kegiatan Sanggar Pelajar dan Mahasiswa dalam Acara Dialog Bedah Situs Kabupaten Lombok Utara di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, beberapa waktu lau.
Bupati mempunyai obsesi agar Lombok Utara menjadi salah satu daerah di Indonesia yang mampu mempertahankan adat budayanya secara turun temurun sehingga budaya dan adat-istiadat itu pada gilirannya dapat menjadi kebanggaan daerah, bahkan kedepan Bupati akan mengkuatkan dengan membentuk Perda pelestarian adat-istiadat dan piranti-piranti kebudayaan. 
Tidak hanya itu lanjut bupati, pemda juga akan  mem-back-up dengan mencari bantuan khusus terhadap situs-situs budaya, terlebih lagi di era kemajuan teknologi saat ini yang membawa hal positif dan negatif sekaligus. Menurut Djohan, generasi muda dayan gunung perlu mengetahui dan mempelajari adat istiadat dan budayanya yang orisinil. Oleh karena itu, setidaknya ada dua hal  yang harus dilakukan bagi setiap individu untuk menangkal pengaruh negatif kemajuan teknologi yaitu mengamalkan ajaran agama dan memelihara adat-istiadat dan budaya asli daerah. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Lombok Utara, Drs. Suhrawardi, M.Pd menambahkan kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka mempertahankan dan sekaligus melestarikan adat budaya di Kabupaten Lombok Utara yang plural dengan aneka ragam tradisi adat istiadat, situs sejarah serta sejumlah peninggalan budaya berupa benda bersejarah seperti rumah-rumah adat dan masjid kuno. Salah satu upaya pelestarian adat budaya yang dapat dilakukakan oleh pemerintah daerah adalah menerbitkan sebuah buku yang berisikan tentang ritual pelaksanaan prosesi Maulid Adat Bayan agar dikenal oleh masyarakat luas. “Alhamdulillah telah diterbitkan sebuah buku oleh Dikbudpora Lombok Utara berjudul Ritual Maulid Adat Bayan dan kini telah diedarkan secara nasional dengan tujuan agar nilai-nilai local wisdom Lombok Utara dapat dikenal secara luas, regional dan nasional,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Lombok Utara, Rianom, S.Sos, menjelaskan bahwa  kepedulian pemerintah terhadap situs-situs budaya yang ada diwujudkan dalam bentuk sosialisasi atau pemasyarakatan piranti-piranti kebudayaan agar kelestariannya tetap terjaga. “Sebenarnya kita cuma menguatkan dan mempropagandakan bagaimana animo masyarakat adat terhadap adat-istiadatnya karena sumber budaya itu sendiri kan ada di masyarakat adat, sehingga kegiatan sosialisasi cukup banyak kita lakukan agar muncul kepedulian pemerintah daerah terhadap situs situs yang ada, misalnya masjid kuno Bayan, kemudian makam-makam yang ada di sekitar masjid. Demikian pula dengan  situs-situs yang ada di luar, nah inilah tujuan kita sekarang ini menginventaris situs-situs yang belum bisa kita akomodir selama ini,” pungkasnya.
                Berkait situs budaya yang belum terakomodir, lanjut Rianom, pemda akan melakukan pendataan sesuai dengan ketentuan yang diamanahkan Dirjen Kebudayaan Pusat. “Nah saat ini, kita diminta oleh pemerintah pusat untuk mengumpulkan situs-situs yang belum terakomodir ini sehingga kegiatan pendataan situs yang ada di masing-masing daerah amat penting dilakukan, sehingga nanti hasilnya akan bisa terungkap. Selanjutnya akan kita dokumentasikan semua situs-situs itu menjadi sebuah dokumen lengkap. Inilah yang dapat memperkaya daerah kita kedepan,” beber Rianom.
                Terhadap rumah –rumah adat yang masih terpelihara di beberapa dusun pemda dalam hal ini – Dikbudpora – telah melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat luas terkait keutuhan bentuk dan fungsi rumah adat agar keasliannya tetap terjaga. “Alhamdulillah kita telah berusaha memberikan semangat kepada masyarakat adat sebagai penghuni rumah tradisional diantaranya di Dusun  Gumantar, Sembagek, Semokan, dan Karang Bajo yang dipertahankan supaya tidak berubah. Kemudian. di Loang Godek dan masih banyak sebetulnya rumah-rumah adat yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” ulasnya. (dj)

Refleksi Realisasi Pembangunan Daerah

GANGGA (SAMBIWARGA) --- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) maka perlu dilakukan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian LKPJ akhir tahun 2013 merupakan mekanisme regular sebagai bentuk akuntabilitas  berpemerintahan, seperti yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, beberapa waktu lalu berlangsung di Ruang Sidang DPRD 
Kabupaten Lombok Utara.
Rapat Raripurna yang dibuka tepat pukul 15.17 Wita tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Lombok Utara, Burhan M. Nur, SH. Selaku pimpinan sidang, Burhan M. Nur menyatakan,  penyampaian LKPJ pada setiap akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah sangat penting untuk refleksi dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab perubahan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dapat segera diwujudkan.
Hadir dalam penyampaian LKPJ tersebut antara lain Sekretaris Daerah, Drs H. Suardi, MH, seluruh Kepala Bagian Setda Lombok Utara dan pimpinan SKPD lingkup Kabupaten maupun lingkup Kecamatan, serta anggota Dewan khusyuk dan khidmat mengikuti pelaksanaan sidang. Menurut Burhan M. Nur, penyampaian LKPJ merupakan salah satu indikator dalam mencapai suatu keberhasilan pembangunan daerah.
Menurut Burhan, berdasarkan pasal 27 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan, selain mempunyai kewajiban sebagaimana ayat 1 UU tersebut, Kepala Daerah juga mempunyai kewajiban memberikan pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada masyarakat.
Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH dalam penyampaian nota pengantar LKPJ  menyatakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2013 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2011 – 2015 sebagaimana ditetapkan dengan Perda Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 tahun 2010. Bupati menyebut, dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan tersebut serta memperhatikan isu strategis yang dihadapi dan juga prioritas pembangunan nasional, maka prioritas pembangunan daerah Lombok Utara pada tahun 2013 secara umum difokuskan kepada beberapa aspek antara lain penanggulangan kemiskinan dan perwujudan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, iklim investasi, lingkungan hidup, ekonomi kreatif dan kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat.
Implementasi dari kebijakan pembangunan tersebut selanjutnya diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Gambaran umum yang dapat dideskripsikan berkaitan dengan bidang pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2013 ditargetkan 488,97 M rupiah lebih, realisasinya melampaui target yaitu sebesar 494,1 M rupiah lebih atau sebesar 101,05 %.
Target PAD sebesar 45 M lebih, realisasinya mencapai 49,62 M lebih atau sebesar 110,27 %, dan  memberikan kontribusi 10,04 % terhadap keseluruhan pendapatan, meningkat dari 8,6 % tahun 2012 dan 6,04 % tahun 2011. Kemudian Dana Perimbangan, dari target 402,5 M dapat direalisasikan sebesar 404 M atau 100,37 % dan memberikan kontribusi sebesar 81,78 % terhadap keseluruhan pendapatan serta pendpatan lain yang sah dari target 41,3 M terealisasi 40.4 M atau 97,6 % dan memberikan kontribusi 8,1 % terhadap pendapatan.
Sedangkan belanja daerah pada tahun 2013, lanjut Bupati, dipergunakan untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan target sebesar 547 M 27 juta rupiah lebih, terealisasi sebesar 514 M 527 juta rupiah lebih atau 94,06 %. “Realisasi belanja ini terus membaik dari kondisi tahun 2012 sebesar 89,54 % dan tahun 2011 sebesar  85,95 %,” kata Djohan.
                Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang titik prioritasnya diukur dengan indikator angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia, Bupati menyatakan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan rata-rata penurunan sebesar 3,58 % / tahun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 2,5 % / tahun.
                Peningkatan IPM Kabupaten Lombok Utara dari tahun 2012 terus menunjukkan kemajuan meskipun tidak seprogresif tahun 2011 namun tetap meningkat mencapai angka 61,37 %. Capaian ini menggambarkan Lombok Utara telah berada pada jalur yang benar. “Insya Allah, jika terus menerapkan strategi yang tepat dalam mengatasi isu strategis maupun permasalahan daerah, bukan tidak mungkin dalam beberapa waktu yang tak terlalu lama lagi Kabupaten Lombok Utara dapat sejajar dengan kabupaten-kabupaten lain di NTB,” harap Djohan.
                Selanjutnya, dari aspek mutu pendidikan dapat digambarkan dengan indikator kinerja pelaku pendidikan serta prosentase kelulusan siswa tiap tahun. Merujuk prosentase kelulusan dan nilai rata-rata UN menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2013 prosentase kelulusan UN pada jenjang Pendidikan Dasar mencapai 100 % sedangkan di jenjang Pendidikan Menengah Atas mencapai 99,51 %, bahkan pada jenjang sekolah kejuruan/SMK mencapai 100 %.
                Untuk program kesehatan, pada tahun 2013 Kabupaten Lombok Utara berhasil menurunkan kasus kematian bayi dari 85 kasus di tahun 2012 menjadi 55 kasus di tahun 2013. Demikian pula kasus gizi buruk maupun gizi kurang dapat diturunkan dari tahun ke tahun. Sayang, angka kematian ibu nol (AKINO) yang dicapai pada tahun 2012 belum dapat dipertahankan di tahun 2013. Sedangkan untuk kegiatan infrastruktur jalan, pada tahun 2013 output infrastruktur jalan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, yaitu dari 209,07 km jalan kabupaten. Dari jumlah tersebut, 160,97 km dalam kondisi baik; 7,90 km dalam kondisi sedang; 8,02 km dalam kondisi rusak; dan 32,18 km dalam kondisi rusak berat. Selain infrastruktur jalan, infrastruktur perhubungan juga telah rampung dibangun, dimana pembangunan Terminal Tanjung Tipe B berhasil dituntaskan dan telah mulai dioperasikan triwulan pertama tahun 2014. Demikian pula dengan listrik dan air bersih. PLTMH dapat beroperasi di tahun 2014 yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah keterbatasan sumber energi listrik di kabupaten bersesanti Tioq Tata Tunaq.
                Khusus untuk infrastruktur perumahan, pada tahun 2013 pemerintah daerah terus melakukan program rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya. Terbukti, pada tahun anggaran 2013 telah merehabilitasi 3.606 unit rumah tidak layak huni. Sebanyak 2.456 unit terpusat di Kecamatan Bayan dengan sumber dari APBN (Kementerian Perumahan Rakyat), 700 unit dari APBD Kabupaten dan 450 unit dari APBD Provinsi dan tersebar di 4 Kecamatan diluar  Kecamatan Bayan.
                Dalam nota LKPJ Bupati Lombok Utara kali ini, tidak luput pula dijelaskan hal-hal lain yang menjadi prioritas tahunan Pemkab Lombok Utara. Dari sisi pemerintahan, telah diselenggarakan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah serta menjalin komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak guna menciptakan pemerintahan dan pembangunan yang aman dan kondusif.
Rencananya, kegiatan selanjutnya akan diadakan pemandangan umum fraksi-fraksi dan pembahasan antar komisi yang berkaitan dengan substansi LKPJ pada waktu mendatang. Pada akhir penyampaian Bupati melakukan penyerahan dokumen LKPJ kepada pimpinan dewan. (dj) 

Kades Diminta Meningkatkan Kinerja Memimpin

Ketua TP-PKK Lombok Utara Melantik Ketua TP-PKK Desa Sukadana
GANGGA (SAMBIWARGA) – Pemerintah desa merupakan ujung tombak pembangunan masyarakat di aras desa, karenanya Kepala Desa sebagai pucuk pimpinan desa harus mampu menata dan mengelola biduk pemerintahan desa sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian ditandaskan Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH, saat memberikan sambutan pada acara pelantikan Kepala Desa Sukadana Terpilih, Sojati, di Aula Kantor Desa Sukadana Kecamatan Bayan, beberapa waktu lalu.
 Sebelum memberikan sambutan lebih jauh, Bupati Djohan, mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepala desa, aparatur pemerintahan desa,  dan seluruh elemen masyarakat Desa Sukadana atas pengabdiannya dalam membangun Sukadana bersama seluruh lapisan masyarakat setempat. Pelantikan kepala desa petahana yang sebelumnya telah memimpin Sukadana selama 6 tahun dan terpilih kembali secara demokratis dalam pemilihan yang digelar beberapa bulan lalu berlangsung khidmat dan seksama. Acara tersebut dihadiri segenap jajaran Pemerintah Lombok Utara mulai dari Asisten Pemerintah KLU, Camat Bayan, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan beserta sejumlah tamu undangan dari pelbagai lapisan masyarakat.
            Dikatakan, pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan legal formal terkecil dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, karenanya pemerintah desa adalah pihak yang berperan sebagai garda terdepan dalam tata kelola pemerintahan di Indoensia. Untuk itu, supaya pembangunan di desa dapat berjalan optimal maka kepala desa dituntut memiliki kapasitas mumpuni untuk membangun desanya. Di samping itu, selaku pucuk pimpinan desa, maka kepala desa harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kinerja serta membangun jejaring kemitraan dengan pelbagai elemen terkait guna mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada, disamping meningkatkan wawasan berpikir serta bekerja membangun desa dengan semangat juang tinggi serta komitmen teguh. “Kepala Desa harus mampu merangkul semua golongan yang ada di  masyarakat sebagai modal vital membangun desa ini kedepan,” imbuh Djohan.  
Demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diemban enam tahun kedepan, dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat desa. “Kuncinya, harus mampu menyatukan hati dan pikiran dengan mengedepankan rasa kebersamaan, kesatuan, dan persatuan demi suksesnya roda berpemerintahan dan pembangunan,” pesan Bupati. Selain dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, hadir pula Ketua Umum TP PKK, Hj. Galuh Nurdiah Djohan Sjamsu beserta segenap anggota TP PKK Kabupaten Lombok Utara. (dj)


150 Peserta Kunjungi KLU, Kepedulian Pelihara Hewan Langka

GANGGA (SAMBIWARA),-- Sebagai daerah otonom baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Utara siap menerima kunjungan rombongan peserta  Rakernas SIWO PWI pada hari Sabtu, 17 Mei 2014 mendatang. Demikian yang dikatakan Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH ketika menerima kunjungan Ketua PWI Nusa Tenggara Barat H. Sukisman di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Untuk menyambut kedatangan peserta Rakernas tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara akan menyiapkan tarian khusus untuk menyambutnya.Tarian yang dimaksud adalah Tarian Sireh yang natinya akan dibawakan oleh  siswi  SMAN 1 Gangga. Dimana Tarian Sireh ini pernah ditampilkan di PAB tingkat Nasional di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2013 lalu.
Rencananya, pada saat kunjungan peserta Rakernas Siwo PWI ke KLU tanggal 17 Mei 2014 itu pun dijadualkan Bupati KLU akan memberikan sambutan terkait dengan potensi pariwisata yang menjadi andalan daerah ini. ” Ini tentu menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan potensi daerah,”imbuh Bupati.
Ketua PWI Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Sukisman mengatakan, sekitar 150 orang peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Olahraga (SIWO) seluruh Indonesia ini sebelum di terima Bupati KLU, akan berkunjung terlebih dahulu ke beberapa obyek wisata yang menjadi andalan daerah Tioq Tata Tunaq. Diantara obyek wisata yang akan di kunjungi itu, menurut H. Sukisman adalah Restauran Malimbu 1 dan 2 serta pusat kuliner ikan bakar di Nipah.
Disamping itu, para peserta Rakernas SIWO PWI tersebut, juga dijadualkan akan melanjutkan perjalanan ke tempat obyek wisata yang ada di Gili Trawangan melalui Pelabuhan Bonty Teluk Nara Desa Malaka Kecamatan Pemenang. Ditempat itu nantinya para peserta akan di jadualkan untuk mengikuti kegiatan melepas penyu sebagai bentuk kepedulian dalam rangka ikut melestarikan keberadaan hewan langka tersebut.

“Selain anggota SIWO, juga akan hadir Ketua PWI Pusat dan Dewan Kehormatan Pers yang merupakan pemilik dari beberapa media besar yang ada di Indonesia,” kata Sukisman. (dj)